Perizinan merupakan suatu hal terkait persetujuan atau keputusan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang memperbolehkan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang pada dasarnya dilarang atau diatur secara khusus. Setiap toko obat harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 agar penyelenggaraan usahanya dapat memenuhi standar pelayanan kefarmasian serta menjamin legalitas operasional di bawah pengawasan pemerintah. Fokus permasalahan pada penelitian ini, yakni pertama, bagaimanakah pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan toko obat di Kota Banda Aceh, kedua, apakah hambatan dalam pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan toko obat di Kota Banda Aceh, dan ketiga, apakah upaya yang ditempuh oleh dinas kesehatan kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan izin terhadap toko obat yang dilakukan oleh Dinas kesehatan masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dan optimal karena masih ditemukan toko obat yang tidak memiliki izin dan temuan terhadap toko obat tersebut ditemukan umumnya satu kasus dalam kurun waktu dua tahun. Dalam melakukan pengawan izin terhadap penyelenggaraan toko obat Dinas Kesehatan memiliki hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan anggaran, dan kurangnya perencanaan pengawasan yang sistematis dan terjadwal. Faktor eksternal yaitu terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan, dan kurangnya pengetahuan dari pemilik usaha toko obat mengenai hal-hal yang diatur di dalam undang- undang. Upaya yang tempuh dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu mengusulkan penambahan anggaran melalui perencanaan program tahunan, mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha toko obat untuk menambah pengetahuan mengenai aturan perizinan toko obat.