Kasus kekerasan seksual di Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang tinggi dan fluktuatif, menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi dan program layanan pendampingan korban, pelaksanaan kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus. Kesimpulannya, penguatan sumber daya, peningkatan sinergi antar lembaga, serta edukasi masyarakat yang sensitif budaya sangat diperlukan untuk efektivitas penanganan kekerasan seksual di Kota Banda Aceh.