Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu lembaga mitra non pemerintahan, atau bukan dari kualisi pemilihan pemerintah (eksekutif), PKS tetap melakukan pengawasan dengan ketat dan mengkritisi setiap program atau tindakan yang dangkal dari unsur pemerintah, dan mendukung setiap program yang kompeten. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi DPW Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun bargaining pilitik dengan pemerintahan Aceh yaitu legislatif dan eksekutif, serta bagaimana hambatan DPW Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun hubungan Politik dengan pemerintah Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera Aceh. Pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis data dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, strategi DPW Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun bargaining politik dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan menggunakan pendekatan : (1) bargaining pass political, yaitu dengan ikut serta dalam agenda-agenda pertemuan antar partai politik nasional maupun partai lokal, dengan membahas kebijakan-kebijakan pemerintah ke arah lebih baik. DPW PKS menyampaikan berbagai saran dan pandangan kepada partai pihak pelaksana tugas secara langsung kepada lembaga pemerintahan. (2) bargaining isu publik, dalam hal ini DPW PKS menggunakan isu publik dalam membangun hubungan dengan pemerintah Aceh dengan mengadvokasikan permasalahan rakyat untuk diperjuangkan sehingga mendapatkan keadilan dari pemerintah. Sedangkan hambatan DPW PKS dalam membangun bargaining politik yaitu kurangnya perwakilan fraksi PKS yang berada di pemerintahan (legislatif) sehingga menyulitkan peran PKS dalam mendorong kebijakan yang pro-rakyat. Adapun kesimpulannya, strategi yang digunakan DPW PKS yaitu: (1) pola bargaining partisipasi partai. Yaitu, pendekatan tahap awal untuk ikut serta menjadi bagian pelaksana politik, melalui tahap ini bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan mengkritisi secara mendalam setiap kebijakan yang merugikan rakyat. (2) pola bargaining isu publik. Yaitu, pendekatan yang digunakan dengan memamfaatkan isu publik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dengan mengedepankan suara-suara rakyat. Sedangkan hambatan yaitu kurangnya perwakilan fraksi PKS yang berada dalam pemerintahan (legislatif) sehingga menyulitkan peran PKS dalam menentukan kebijakan