Eksistensi hukum Islam sejatinya diterapkan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih mazhab dalam kitab-kitab fikih, namun karena pengaruh dari sistem hukum barat menjadikan hukum Islam harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di mana hukum itu diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi pendapat fikih yang belum dilegislasi secara eksplisit dalam hukum positif melalui prosedur sistem hukum nasional Indonesia, fokus penelitian ini terletak pada studi kajian hukum talak tiga jatuh satu sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 120 KHI tentang perkawinan, permasalahan utama yang diangkat meliputi urgensi legislasi fikih dalam sistem hukum nasional, kesesuaian substansi hukum yang terkandung dalam Pasal 120 KHI tentang Perkawinan dengan pendapat fikih mazhab yang empat serta bagaimana posisi pendapat fikih yang tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang sudah dilegislasi menjadi hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum (comparative law approach), yakni penelitian yang membandingkan antara sistem dan keberlakuan hukum dalam konteks isu silang hukum (cross-cutting issue), atau melakukan perbandingan undang-undang antara satu sama lain. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, dokumen hukum positif dan fatwa-fatwa dari lembaga ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi fikih dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hukum Islam layak dijadikan sumber hukum yang relevan melalui pendekatan al-Siyāsah al-Syar‘iyyah, yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Pasal 120 KHI tentang Perkawinan secara implisit mengadopsi pandangan minoritas ulama bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh satu talak, berbeda jauh dengan pendapat mayoritas (Jumhūr) mazhab empat yang menetapkan jatuh tiga talak, bahkan ada pendapat dan rumusan argumentasi yang menyatakan bahwa ketetapan hukum itu bertentangan dengan al-Ijmā‘. Perbedaan ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan dalam hukum nasional yang tidak sepenuhnya mengikuti fikih klasik, melainkan mempertimbangkan aspek perlindungan keluarga dan dinamika sosial. Tidak dilegislasinya pendapat mayoritas ulama tentang talak tiga dalam hukum nasional bukanlah bentuk pengabaian terhadap fikih klasik, melainkan bagian dari dinamika ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan. Sistem hukum nasional berperan sebagai jembatan antara teks fikih, realitas sosial, dan perlindungan keluarga, sehingga meskipun pendapat mayoritas tetap diakui secara normatif dalam fikih, hukum positif lebih memilih pendekatan yang kontekstual dan maslahat melalui al-Siyāsah al-Syar‘iyyah.