Penelitian ini mengkaji praktik korupsi dan dinamika politik dalam penanganan Covid-19 di Aceh pada tahun 2020. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa sejumlah program penanganan Covid-19 di Aceh sarat penyimpangan, seperti pengadaan wastafel oleh Dinas Pendidikan Aceh yang terindikasi mark-up, fiktif, serta dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Dinamika politik lokal, terutama pengaruh elite pascakonflik, memperburuk tata kelola anggaran dan menurunkan efektivitas program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situasi darurat pandemi telah dimanfaatkan oleh sebagian aktor politik dan birokrasi sebagai peluang korupsi melalui mekanisme patronase dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi tata kelola dan penegakan hukum yang kuat dalam menghadapi bencana agar tidak dijadikan ladang korupsi oleh elite kekuasaan. Yang menjadi kesimpulannya pelaksanaan penanganan Covid-19 di Aceh pada tahun 2020 tidak lepas dari praktik korupsi dan pengaruh politik yang menghambat efektivitas kebijakan. Kondisi krisis dimanfaatkan oleh sebagian elit politik dan birokrat untuk keuntungan pribadi melalui praktik patronase, proyek-proyek fiktif, serta penggelembungan anggaran. Lemahnya sistem pengawasan dan dominasi kekuatan politik lokal semakin memperburuk pengelolaan program. Dengan demikian, diperlukan pembenahan tata kelola yang akuntabel dan penegakan hukum yang konsisten agar kebijakan darurat tidak lagi menjadi ruang bagi tindakan koruptif di masa depan.