Fenomena kekerasan seksual di pesantren merupakan isu krusial yang mempengaruhi stabilitas pendidikan dan masa mendatang bangsa. Penelitian ini mengkaji peran dan keterbatasan lembaga adat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren, dengan studik kasus di Aceh Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan pengurus pesantren, tokoh adat, aparat desa, LSM, dan lembaga bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren tidak berjalan seragam, melainkan bersifat kontekstual. Otonomi kelembagaan pesantren sering menyebabkan kasus ditangani secara internal tanpa melibatkan lembaga adat, sementara di tingkat gampong mekanisme adat masih aktif digunakan. Ketiadaan protokol terpadu berpotensi menciptakan ruang impunitas dan memperlemah perlindungan korban. Efektivitas peran adat sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor seperti otoritas lembaga adat, dukungan tokoh masyarakat, kesadaran hukum, sinergi dengan aparat formal, dan nilai budaya lokal. Lembaga adat memiliki legitimasi sosial kuat, namun yurisdiksi terbatas. Penyelesaian adat memberikan dampak ganda. Bagi korban, penyelesaian cepat mampu meredam konflik dan memulihkan kehormatan, tetapi pemulihan psikologis dan rasa keadilan sering tidak tercapai karena harmoni sosial lebih diutamakan daripada hak-hak korban. Bagi pelaku, sanksi sosial efektif menimbulkan rasa malu dan efek jera, meski sanksi material seperti denda sering tidak relevan bagi kalangan berkelas ekonomi kuat. Dalam perspektif Gramsci, hal ini mencerminkan dominasi kelas yang sulit digoyahkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya intervensi negara memperparah persoalan. Minimnya pengawasan terhadap pesantren, ketiadaan mekanisme perlindungan korban yang jelas, serta pembiaran dominasi adat menunjukkan negara secara pasif turut melanggengkan hegemoni budaya patriarki. Dengan demikian, peran adat penting tetapi tidak cukup, dan absennya negara menjadikan perlindungan korban tidak optimal. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara adat, pesantren, dan hukum formal agar keadilan, pemulihan korban, serta efek jera bagi pelaku benar-benar terwujud