Pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial yang serius di Kabupaten Simeulue meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan untuk menekannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mencegah pernikahan anak melalui kebijakan dan intervensi di tingkat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait seperti, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Simeulue, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukkan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Simeulue, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, serta masyarakat yang terlibat langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan melalui aplikasi SIMKA dan ELSIMIL, serta pemberian tablet tambah darah bagi remaja. Meskipun demikian, pernikahan anak masih terjadi akibat faktor budaya, ekonomi, dan lemahnya pengawasan keluarga. KUA, sebagai unit vertikal dari Kantor Kementerian Agama, memiliki peran administratif penting dalam pencatatan pernikahan, meskipun bukan bagian dari struktur pemerintah daerah. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, penguatan edukasi di tingkat desa, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran usia perkawinan. Peran aktif masyarakat dan pemanfaatan teknologi juga menjadi kunci dalam menekan angka pernikahan anak di masa mendatang.