Implementasi Qanun Aceh pada koperasi syariah merupakan perwujudan perkembangan prinsip Islam dalam lembaga keuangan syariah (LKS). Khususnya di Aceh, penetapan Qanun tentang perbankan di Aceh harus beralih ke syariah. Perubahan tersebut berdampak pada KSPPS Mitra Dhuafa yang memiliki produk pembiayan pendidikan mengunakan akad ijarah Multi jasa. Ijarah multi jasa yang pembahasannya dikaji rinci dalam fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 dan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad syariah pada produk pembiayaan KSPPS Mitra Dhuafa, bagaimana analisis pembiayaan akad al-jarah multi jasa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada pembiayaan Pendidikan Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah) belum memenenuhi sepenuhnya dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang ijarah. Dalam penerapannya, akad ijarah yang diikuti dengan akad wakalah kurang tepat karena objek pada akad ijarah seharusnya adalah sewa jasa, sedangkan penerapan di KSPPS yang dipakai adalah uang bukan barang dan praktekn ketentuan ujrah seharusnya berupa nominal tetapi pada penerapan masih persentase. Dapat disimpulkan bahwa implementasi akad pada koperasi KSPPS Mitra Dhuafa cabang Kabupaten Bener Meriah prakteknya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jarah dan Fatwa MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Multi Jasa.