Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan keuchik (Pilchiksung) di Banda Aceh dengan fokus pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh No. 14 Tahun 2023 dalam perspektif al-sulṭ hah al-qaḍ ā’iyyah (kekuasaan yudikatif) dalam fiqh siyasah. Sengketa Pilchiksung di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, menjadi kasus aktual yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma administratif dalam regulasi daerah dengan tuntutan keadilan substantif yang menjadi prinsip utama siyasah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-teologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh siyasah, serta wawancara dengan aparat gampong sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwal No. 14 Tahun 2023 telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang melalui musyawarah gampong, fasilitasi kecamatan, hingga keputusan wali kota. Namun, mekanisme ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan independensi peradilan. Dalam perspektif al-sulṭ hah al-qaḍ ā’iyyah, penyelesaian sengketa seharusnya menekankan prinsip keadilan substantif, objektivitas, dan independensi, agar legitimasi hasil pemilihan dapat diterima semua pihak. Metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-teologis dalam kajian ini dipahami sebagai analisis terhadap norma hukum positif dalam hal ini Perwal No. 14 Tahun 2023 yang dipadukan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah sebagai landasan normatif keislaman. Perwal tersebut secara khusus mengatur tahapan penyelesaian sengketa melalui musyawarah di tingkat gampong, fasilitasi kecamatan, hingga keputusan wali kota sebagai otoritas akhir. Namun, mekanisme ini masih minim ruang bagi mediasi independen dan cenderung administratif. Oleh karena itu, penelitian ini 2 merekomendasikan perlunya pembaruan Perwal dengan menambahkan mekanisme quasi-yudisial atau lembaga mediasi adat yang bersifat netral, agar penyelesaian sengketa Pilchiksung tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai fiqh siyasah dengan regulasi lokal sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum, mengurangi potensi konflik, dan memastikan penyelesaian sengketa Pilchiksung berjalan secara adil dan bermartabat.