Kampanye identik dengan menggunakan metode pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan perihal lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK), namun beberapa peserta kampanye masih melakukan pelanggaran pemasangan APK khususnya di Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pasang pada pohon dan infastruktur yang dapat merusak lingkungan dan keindahan kota. Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye (APK) dan bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap kewenangan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon APK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (case approach). Dalam PERWAL Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DLHK3 Kota Banda Aceh pada pasal 9c berisi tentang perintah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota. Dalam hal ini DLHK3 memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengarahan serta melakukan tindakan pencabutan banner yang tertempel dipohon dan melakukan pemulihan pada pohon seperti memangkas bagian yang rusak. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah kewenangan DLHK3 Kota Banda Aceh terhadap penanggulangan kerusakan pohon akibat APK dapat melakukan beberapa kriteria didalam siyasah syar’iyyah, diantaranya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam, Meletakkan persamaan (Al-Musawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan, Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (Tahqiq Al-Adalah), Menciptakan kemaslahatan dan menolak Kemudaratan (jalb Al-Masalih Wa Daf’ Al-Mafasid).