Penelitian ini mengkaji disparitas niṣāb zakat profesi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah di Aceh serta dampaknya terhadap realisasi penghimpunan zakat oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis regulatif, ditemukan bahwa ketentuan niṣāb sebesar 94 gram emas murni berinteraksi erat dengan realitas disparitas pendapatan, sehingga tidak semua PNS memenuhi ambang kewajiban zakat. Selain itu, literasi zakat yang terbatas di kalangan PNS menyebabkan pemahaman terhadap niṣāb sering diabaikan, dan kepatuhan berzakat lebih didorong oleh mekanisme pemotongan gaji daripada kesadaran syariat. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi zakat profesi dari PNS daerah lebih signifikan dibandingkan PNS pusat, meskipun secara pendapatan PNS pusat memiliki potensi zakat yang lebih besar. Faktor utama yang memengaruhi realisasi zakat bukanlah besaran pendapatan, melainkan efektivitas mekanisme penghimpunan. Sistem pemotongan langsung dari gaji PNS daerah terbukti lebih stabil, sementara ketiadaan sistem serupa di instansi pusat menjadi hambatan utama. Faktor non-finansial seperti literasi zakat, kepercayaan terhadap lembaga amil, dan budaya institusional juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan berzakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan antara instansi vertikal dan daerah, digitalisasi sistem penghimpunan, serta evaluasi berkala terhadap penetapan niṣāb. Dengan strategi implementatif yang tepat, BMA dapat mewujudkan sistem zakat profesi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.