Pelaksanaan poligami tanpa izin istri di desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam pernikahan poligami serta berdampak pada status hukum pernikahan kedua dan hak-hak istri pertama. Pertanyaan penelitian
dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan poligami yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur dan apa saja faktor yang memepengaruhi terjadinya poligami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur dalam perspektif Fikih Kontemporer dan Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis fenomena poligami tanpa persetujuan istri sebelumnya yang terjadi di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur. Ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Quraish Shihab, dan Hamka sepakat bahwa poligami merupakan rukhsah
(keringanan) dengan syarat ketat, bukan anjuran, dimana monogami lebih diutamakan karena kesulitan mewujudkan keadilan sempurna. Sementara itu, undang-undang perkawinan menetapkan persyaratan formil yang lebih ketat dibanding ketentuan Fikih Kontemporer, yaitu kewajiban memperoleh izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri sebagai syarat mutlak poligami.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa UU memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi istri dalam praktik poligami, sehingga kasus poligami tanpa izin istri di desa Paya Dapur merupakan pelanggaran, baik dari perspektif Fikih kontemporer maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan