Fenomena wali ‘adhal dalam pernikahan masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat Aceh Besar. Wali ‘adhal terjadi ketika seorang wali menolak atau menghalangi pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan syar’i. Praktik ini bukan hanya menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, tetapi juga berdampak pada konflik keluarga, keterlambatan pernikahan, bahkan stigma sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk wali ‘adhal yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta peran dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga di Kabupaten Aceh Besar dalam penyelesaian kasus wali ‘adhal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang terdiri atas kepala KUA dan penghulu di tiga kecamatan tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan pertimbangan keterlibatan langsung mereka dalam pelayanan dan penyelesaian kasus wali ‘adhal. Data juga diperkuat dengan studi dokumentasi regulasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wali ‘adhal di Aceh Besar muncul dalam berbagai alasan, antara lain perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, ketidaksukaan pribadi, dan konflik internal. Faktor penyebab utamanya adalah pengaruh budaya patriarkis dan interpretasi sempit terhadap hak wali. Adapun penyelesaian yang ditempuh oleh KUA meliputi mediasi antara wali dan calon mempelai, pemberian pemahaman hukum Islam, serta pelimpahan perwalian kepada wali hakim sesuai ketentuan KHI Pasal 23 dan 30. Penelitian ini menegaskan bahwa KUA berperan penting sebagai mediator dan penegak hukum Islam dalam melindungi hak-hak perempuan serta menjaga konsistensi pelaksanaan syariat di Aceh Besar.