Aceh memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang besar, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Permasalahan utama terletak pada pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan serta hubungan ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Aceh periode 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode perhitungan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berdasarkan model International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) – UNDP. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, dan gini ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Aceh mengalami fluktuasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan antar kabupaten/kota. Tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi bervariasi, di mana sebagian daerah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran, namun daerah lain masih menghadapi kesenjangan yang tinggi. Indeks inklusif rata-rata berada pada kategori menengah hingga rendah, menandakan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Aceh belum sepenuhnya inklusif karena masih dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta penguatan program pengentasan kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh.