Kasus salah tangkap merupakan bentuk kesalahan dalam proses penegakan hukum yang berdampak serius terhadap hak asasi manusia, baik secara materiil maupun immateriil. Negara hukum Indonesia menjamin perlindungan terhadap korban salah tangkap melalui mekanisme ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95–97, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pemberian ganti kerugian masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek administratif, pembuktian, maupun efektivitas pemulihan hak korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pengaturan hukum positif dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum ganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta menganalisis relevansinya dengan Qawaid Fiqhiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan, literatur, dan doktrin hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganti kerugian dalam KUHAP memberikan dasar hukum yang jelas bagi korban salah tangkap untuk menuntut kompensasi. Namun, hambatan prosedural serta rendahnya besaran kompensasi mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip Qawaid Fiqhiyyah seperti al-darar yuzal (kemudaratan harus dihilangkan) dan la darar wa la dirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban salah tangkap. Dengan demikian, Qawaid Fiqhiyyah dapat memperkuat legitimasi moral dan etis dari ketentuan hukum positif, sehingga perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak hanya formal, tetapi juga substansial sesuai prinsip keadilan.