Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu wujud dari pemenuhan prinsip keadilan hukum kepada masyarakat. Tujuannya agar hak masyarakat kurang mampu dapat dipenuhi. Namun, dalam realitasnya, pemberian bantuan hukum belum berlaku secara efektif. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis realisasi pemberian bantuan hukum di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ada dua yaitu efektivitas pemberian bantuan hukum dan kendala pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Meulaboh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, data diperoleh dari sumber primer (observasi, wawancara dan studi dokumentasi), dan data sekunder (bahan hukum berupa buku hukum, artikel-jurnal hukum, perundang-undangan). Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Meulaboh belum efektif. Dilihat dari teori efektivitas hukum, ada dua indikator yang belum terpenuhi, yaitu kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, serta aparat penegak hukum yang belum memadai, kurangnya proses sosialisasi aturan bantuan hukum kepada masyarakat. Adapun kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Meulaboh yaitu terbatasnya anggaran, terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang hak bantuan hukum yang mesti diterima, dan masyarakat enggan melapor kepada OBH terkait dan tidak melaksanakan proses permohonan bantuan hukum kepada pihak terkait.