Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya akses informasi terhadap sertifikat hak milik dalam perkara harta bersama, yang berdampak pada lemahnya pembuktian di persidangan akibat tidak dicantumkannya nama kedua belah pihak dalam sertifikat tersebut. Permasalahan utama yang diangkat adalah urgensi pembubuhan nama bersama pada tahap pra-litigasi dan litigasi, serta bagaimana kekosongan hukum (legal vacuum) dalam pengaturan nasional memengaruhi perlindungan hak pihak yang tidak tercantum namanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencantuman nama bersama sebagai instrumen preventif dan represif dalam perlindungan hukum, sekaligus mengidentifikasi celah regulasi yang ada. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 1 Tahun 1974, UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, KHI, dan peraturan BPN) serta menganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, pejabat BPN, PPAT, advokat, dan akademisi. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan analisis kualitatif untuk memadukan temuan normatif dan fakta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pra-litigasi, tidak adanya nama bersama membatasi akses informasi dan memperlambat pengumpulan alat bukti. Pada tahap litigasi, hambatan tersebut memengaruhi pembuktian di persidangan sehingga beberapa gugatan ditolak atau dikabulkan sebagian. Kekosongan hukum pada regulasi pertanahan menimbulkan ketidaksinkronan dengan hukum perkawinan yang secara otomatis mengakui harta bersama. Dengan landasan teori Sadd az-Zarī‘ah, Maslahah, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum, penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi BPN, pemberian akses informasi terbatas bagi pasangan sah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan peran aktif hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif untuk menjembatani kekosongan hukum.