Tesis ini mengkaji konsep kafā’ah (kesetaraan) dalam pernikahan, khususnya terkait praktik pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid pada keluarga Alawiyyin di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana standar kafā’ah dipahami, dipertahankan, atau ditafsirkan ulang oleh komunitas habaib dan keluarga Alawiyyin dalam konteks sosial-keagamaan dan bagaimana pandangan keluarga Alawiyyin jika mengabaikan konsep kafaah nasab pada pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid.. Permasalahan muncul ketika sebagian besar ulama dan tokoh Alawiyyin menolak pernikahan tersebut atas dasar ketidaksepadanan nasab, sementara kelompok lain menilai aspek agama, akhlak, dan kemaslahatan lebih utama dibanding garis keturunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melalui wawancara mendalam dengan tokoh habaib, syarifah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi pandangan: mayoritas tetap berpegang pada prinsip menjaga kemurnian nasab sebagai bentuk penghormatan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, sedangkan sebagian kecil lebih akomodatif terhadap realitas modern yang menekankan cinta, kesetaraan gender, dan hak individu. Analisis terhadap literatur klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa kafā’ah bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan hak perempuan dan wali yang dapat digugurkan. Faktor adat, sosial, dan tekanan komunitas sangat memengaruhi pilihan pernikahan Syarifah di Aceh, sehingga muncul kasus keterlambatan menikah hingga larangan keras terhadap calon non-Sayyid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standar kafā’ah pada keluarga Alawiyyin di Darul Imarah masih kuat dipengaruhi tradisi nasab, namun juga menghadapi tantangan nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat kontemporer. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi pengembangan hukum keluarga Islam, sekaligus membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas dalam memahami posisi nasab, hak perempuan, serta kemaslahatan sosial dalam pernikahan.