Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan politik pemerintah Aceh dalam pembentukan Majelis Adat Aceh ditinjau dari politik kebudayaan, terjadinya konflik internal ditubuh Majelis Adat Aceh dan eksistensi Majelis Adat Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak MAA dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tujuan politik pemerintah Aceh dalam pembentukan Majelis Adat Aceh Ditinjau dari Politik Kebudayaan ialah untuk memperkuat identitas lokal yang dikarenakan Aceh memiliki jumlah suku yang beragam. Serta menghindari pertentangan nilai adat dan nilai Islam yang dikarenakan Aceh ialah provinsi yang menjalankan nilai-nilai syariat Islam. Konflik internal ditubuh MAA melibatkan lembaga Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Konflik ini berhubungan dengan penetapan kepemimpinan MAA yang tidak kunjung usai karena masingmasing pihak memiliki kepentingan tersendiri untuk menguasai MAA. Eksistensi Majelis Adat Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengadakan sosialisasi adat dan budaya lokal, melaksanaan pembinaan dan pengembangan kehidupan hukum adat dan istiadat, mengadakan pelatihan kepada aparatur gampong, mengadakan penyuluhan adat dan budaya dan penerbitan buku-buku terkait adat dan budaya lokal.