Artikel ini menyajikan analisis yuridis komprehensif tentang metode penagihan utang yang diterapkan Shopee PayLater, merupakan salah satu layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) dominan di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara kerangka normatif yang kuat mencakup regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi—dengan realitas praktik penagihan yang dilaporkan oleh pihak konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh analisis data empiris sekunder, artikel ini menunjukkan bagaimana praktik penagihan yang agresif dan tidak etis terus berlanjut meskipun terdapat larangan hukum yang jelas dan tegas. Temuan utama mengindikasikan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan mengenai defisit implementasi, pengawasan yang reaktif, dan eksploitasi celah hukum serta kerentanan psiko-sosial konsumen. Untuk itu dalam artikel ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang berfokus kepada transisi menuju pengawasan berbasis teknologi (SupTech/ RegTech), penguatan kepatuhan internal industri, kemudian peningkatan literasi keuangan digital sebagai solusi holistik.