Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena klaim pelayanan medis pasca persalinan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, yang berdampak langsung terhadap beban finansial bidan praktik mandiri. Dalam praktiknya, bidan sering kali harus menalangi biaya pengobatan pasien terlebih dahulu sebelum dana klaim cair. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian antara sistem klaim pelayanan medis pasca persalinan melalui BPJS dengan konsep akad kafalah dalam fiqh muamalah, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungan risiko yang dilakukan oleh bidan terhadap pasien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem klaim BPJS di wilayah tersebut secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai kafalah, namun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan (bayān) dan keadilan (‘adl). Keterlambatan pembayaran klaim dan birokrasi berlapis melalui puskesmas menjadi faktor utama yang menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pihak penjamin dan tenaga medis. Meskipun demikian, tindakan bidan yang tetap memberikan pelayanan meskipun belum menerima pembayaran mencerminkan nilai ta‘āwun (tolong-menolong) dalam Islam.