Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan siri akan menganulir hak isteri dan anak-anak termasuk dalam hal mewarisi. Praktiknya pembagian harta waris di Kabupaten Bireuen Aceh menunjukkan hal yang berbeda. Anak dari perkawinan secara siri diberikan harta warisan dan diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Perundang-undangan terhadap pemenuhan hak waris anak nikah siri dalam pembagian harta waris, mekanisme pemenuhan hak waris anak dari pernikahan secara siri di Kabupaten Bireuen dan tinjauan maqashid syariah terhadap anak nikah siri di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,yaitu dengan menggunakan analisa isi, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari temuan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang di kehendaki, dan pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat melakukan penelitian di lapangan degan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan ketentuan Perundangundangan status anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak tidak sah, karena negara tidak mengakui suatu ikatan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Mekanisme pembagian harta warisan terhadap anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen dilakukan berdasarkan aturan hukum Islam dan juga hukum adat setempat dengan tiga kategori. Pertama, anak yang memperoleh hak waris 13 13 13 yang sama seperti anak dari perkawinan yang tercatat sangat tergantung sek13ali jumlah harta yang ditinggal oleh orang tuanya. Kedua, anak yang mendapatkan harta warisan dengan jumlah berbeda dengan anak yang sah secara peraturan perundang-undangan tergantung pada tingkat keberhasilan aparatur gampong melakukan musyawarah dengan ahli waris yang sah. Ketiga, anak yang sama sekali tidak mendapatkan hak waris dari harta peningalan orangtuanya disebabkan harta dikelola oleh anggota keluarga yang sah berdasarkan ketentuan negara, ketidakterbukaan akan harta tersebut dan juga ketidaksedian ahli waris sah untuk memberikan harta peninggalan pewaris. Dan Pemenuhan hak waris bagi anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen memenuhi prinsip maqashid syariah hifz al-nafs dan hifz al-nasl dalam kategori anak yang memperoleh harta warisan sepenuhnya dan sebagian. Dengan ketentuan pernikahan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam. Sehingga anak dari hasil pernikahan siri statusnya sama dengan anak dari pernikahan yang tercatat. Maka oleh karena itu, anak dari pernikahan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya.