Meskipun Aceh telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, tren pelecehan seksual di Aceh cenderung meningkat setiap tahunnya. Artikel ini meneliti respons pemerintah Aceh terhadap kasus pelecehan seksual anak melalui PPA UPTD Kota Banda Aceh sebagaimana diinstruksikan oleh Qanun No. 9/2019. Artikel ini mengandalkan penelitian kualitatif, menggunakan studi kasus dan wawancara mendalam tentang penanganan korban kekerasan seksual Aceh dari para pendamping mereka di kantor PPA UPTD di Banda Aceh. Wawancara tersebut bertujuan untuk menganalisis implementasi Qanun No. 9/2019 tentang Pelaksanaan Respons terhadap Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang pengorganisasian dan penanganan kekerasan terhadap anak belum terlaksana dengan baik dan belum efisien. Hal ini terbukti bahwa meskipun Aceh telah mengeluarkan sejumlah peraturan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019, pemerintah daerah belum mengeluarkan pedoman teknis untuk pelaksanaannya; Oleh karena itu, lembaga-lembaga terkait saat ini belum bekerja sama dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual anak di Aceh dan masih bekerja secara sektoral. Selain itu, masyarakat dan orang tua kurang termotivasi untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan mereka karena dianggap sebagai aib. Ditambah lagi, korban anak sering mengalami penurunan mental, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang telah terjadi pada mereka.
Kata kunci: Implementasi, kekerasan seksual, anak, Aceh.