Praktik pengubahan nasab anak angkat dalam Kartu Keluarga (KK) di Desa Marihat Butar yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan menciptakan kesenjangan antara realitas administratif dan kepatuhan terhadap hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari kurangnya analisis yang mengintegrasikan dampak ganda yuridis dan syar’I dari praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari pengubahan nasab anak angkat secara tidak prosedural tersebut, dengan memeriksa dampaknya terhadap status administrasi kependudukan serta hak-hak keperdataan anak dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian lapangan kualitatif ini menggunakan pendekatan teori hukum normatif dan konsep administrasi kependudukan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 5 pasangan orang tua angkat, dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik ini menimbulkan dualisme hukum. Dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut berakibat pada terputusnya hak waris, hubungan mahram, dan nasab yang sah dari orang tua kandung. Sementara dalam hukum positif, tindakan ini menciptakan inkonsistensi antara dokumen kependudukan dan fakta biologis, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pelayanan publik dan status keperdataan anak. Temuan penelitian mengungkap urgensi sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas mengenai prosedur pengangkatan anak yang sah, serta perlunya integrasi database administrasi kependudukan dengan putusan pengadilan untuk mencegah penyimpangan serupa.