Upaya pembuktian tindak pidana Jarimah Liwath di Aceh, yang diatur dalam Qanun Acara Jinayah, seringkali belum maksimal dan terkendala oleh tuntutan alat bukti yang ketat. Permasalahan ini muncul dalam konteks penerapan otonomi khusus Aceh, yang bermula dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mencakup penerapan Syariat Islam dan Hukum Jinayah. Salah satu tindak pidana dalam Qanun Jinayah adalah Jarimah Liwath, yang prosedur penyelesaiannya diatur dalam Qanun Acara Jinayah. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis prosedur penyelesaian Jarimah Liwath (termasuk upaya pembuktian) dalam konteks Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP dan WH. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan teknik deskriptif kualitatif, melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembuktian Jarimah Liwath oleh Penyidik belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sifat Jarimah Liwath yang sulit dibuktikan, di mana Qanun Acara Jinayah menuntut alat bukti yang ketat. Secara yuridis, diperlukan tinjauan terhadap implementasi prosedur pembuktian yang ketat ini dalam penyelesaian perkara Jarimah Liwath.