Penelitian ini berangkat dari belum adanya pengaturan yang tegas mengenai jarimah persetubuhan terhadap anak dalam Qanun Jinayat Aceh, yang berimplikasi pada potensi perbedaan pemidanaan serta berkurangnya jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Fokus permasalahan penelitian diarahkan pada dasar yuridis dan konsekuensi penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mengkualifikasikan persetubuhan terhadap anak setara dengan jarimah pemerkosaan. Sejalan dengan itu, pertanyaan penelitian menelaah pertimbangan normatif Mahkamah Agung dalam menetapkan norma khusus tersebut serta pengaruhnya terhadap arah pemidanaan dalam rezim hukum jinayat Aceh. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analisis yurisprudensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memiliki peran strategis dalam menutup kekosongan norma dengan menegaskan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam persetubuhan terhadap anak yang meniadakan keabsahan persetujuan. Dengan demikian, kebijakan ini meningkatkan kepastian hukum, mendorong keseragaman putusan, dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Pidana, Persetubuhan, Mahkamah Agung