Terdapat ketidakseimbangan dalam tanggung jawab pidana notaris atas kasus pemalsuan akta autentik, khususnya dalam kasus notaris di Banda Aceh. Studi ini mengkaji tanggung jawab pidana notaris di Indonesia dari perspektif hukum empiris, menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa notaris memiliki hak hukum, etika, dan moral saat pelasanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Namun, notaris dapat dituntut karena kelalaian, seperti memalsukan tanda tangan pada dokumen yang telah disahkan (APHT dan SKMHT). Dalam kasus ISH, meskipun terdapat bukti penipuan yang jelas, ia dijatuhi hukuman lima bulan penjara hanya berdasarkan dakwaan Pasal 263 KUHP. Padahal, tindakan ini seharusnya dihukum berdasarkan Pasal 264 KUHP, yang mengklasifikasikan kasus pemalsuan akta autentik sebagai tindakan yang sah dan dapat dibuktikan. Putusan ini menyoroti kelemahan dalam penuntutan dan menciptakan situasi yang dapat merusak peran notaris. Untuk itulah, untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat, diperlukan ketentuan yang ketat mengenai tanggung jawab pidana notaris dalam Undang-Undang Notaris.