: Peradilan adat di Aceh merupakan sistem hukum yang hidup dan berperan penting dalam penyelesaian perkara secara restoratif, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, mekanisme pemberian restitusi melalui peradilan adat belum memiliki standar yang baku dan sering kali belum terintegrasi secara optimal dengan hukum positif maupun prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual anak melalui peradilan adat di Gampong Miruk Lam Radeup serta kesesuaiannya dengan konsep diyat, ta‘wīdh, dan prinsip iṣlāḥ dalam hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap tokoh adat, perangkat gampong, keluarga korban, dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi ditetapkan melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, kemampuan pelaku, dan stabilitas sosial masyarakat, yang menghasilkan kesepakatan pembayaran 15 mayam emas disertai sanksi sosial berupa pengucilan pelaku. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme restitusi melalui peradilan adat memiliki keselarasan dengan prinsip hukum pidana Islam serta dapat berfungsi sebagai bentuk keadilan restoratif berbasis syariat dalam melindungi korban kekerasan seksual anak
Keywords: Restitusi, Peradilan Adat Aceh, Kekerasan Seksual Anak, Hukum Pidana Islam, Keadilan Restoratif.