Penelitian ini mengkaji status hukum dan pertanggungjawaban pidana anak yang menikah melalui dispensasi nikah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun perkawinan melalui dispensasi nikah secara hukum perdata sering dipahami sebagai tanda kedewasaan, dalam hukum pidana status anak tetap dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, perbedaan konsep kedewasaan dalam hukum perdata dan hukum pidana menimbulkan ketidakpastian normatif dalam praktik peradilan. Dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, penelitian ini mengidentifikasi adanya kecenderungan penafsiran yang keliru terhadap status anak yang telah menikah, terutama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Studi ini merekomendasikan penegasan prinsip perlindungan anak dalam penafsiran hukum pidana, penguatan orientasi pada teori kesalahan dan kapasitas pertanggungjawaban, serta harmonisasi norma antara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Islam guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.