Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah. Namun, penyelenggaraan festival menghadapi permasalahan berupa pro kontra yang berulang sejak tahun 2006 dengan minimal 11 kasus penolakan atau pembatalan acara, serta ketidakjelasan mekanisme perizinan yang menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan festival berbasis syariah dan mengkaji mekanisme perizinan yang mengintegrasikan prinsip syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Pariwisata, DPMPTSP, MPU, Polresta, penyelenggara acara, pelaku kesenian, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan beroperasi di bawah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal berhasil mengakomodasi kepentingan multi-stakeholder serta menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan simbolis. Mekanisme perizinan mengintegrasikan syariat Islam melalui proses multi-tahap dengan durasi maksimal 14 hari kerja. Tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya, tidak adanya unit khusus, kompleksitas prosedur, dan ketiadaan regulasi teknis khusus. Penelitian merekomendasikan penyusunan regulasi teknis khusus, pembentukan unit khusus pengelola festival, peningkatan alokasi anggaran, serta peninjauan ulang standar operasional perizinan.