Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana penipuan online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Banda Aceh serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban. Secara normatif, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dipahami sebagai jarīmah ta‘zīr yang bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-māl. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui studi kasus, wawancara aparat kepolisian, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Polresta Banda Aceh masih bersifat prosedural, terbatas pada penerimaan laporan dan proses penyidikan, tanpa mekanisme pemulihan kerugian korban secara komprehensif. Hambatan utama meliputi keterbatasan kewenangan dalam mengakses data perbankan dan data digital serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Dari perspektif hukum pidana Islam, perlindungan hukum tersebut sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, namun masih memerlukan penguatan agar keadilan substantif bagi korban dapat terwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kewenangan aparat penegak hukum, serta pendekatan perlindungan korban yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan.