Meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa kejahatan seksual masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penegakan hukum yang efektif. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sanksi berupa uqubat cambuk, penjara, dan denda sebagai instrumen penanggulangan tindak pidana pemerkosaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi peningkatan kasus pemerkosaan di Kota Banda Aceh, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sanksi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, serta efektivitas sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana penerapan sanksi dan sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen hukum dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif maupun implementatif, pelaksanaan sanksi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, peningkatan kasus pemerkosaan lebih disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan Qanun Jinayat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah efektif sebagai instrumen penegakan hukum, dan optimalisasinya memerlukan penguatan kepatuhan masyarakat melalui edukasi hukum dan peran aktif seluruh elemen masyarakat.