Kajian penelitian ini fokus pada representasi perempuan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Wali Kota Banda Aceh tahun 2024 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dimana penelitian ini berangkat dari fenomena peningkatan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Banda Aceh, yang mencapai 40% di tingkat PPK dan 56% di tingkat PPS, yang melampaui kuota minimal 30% yang ditetapkan dalam regulasi. Karna adanya kemajuan partisipasi pembangunan pekerja perempuan sebagai penyelenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan landasan teori keadilan multidimensi Nancy Fraser, yang meliputi dimensi redistribusi, rekognisi, dan representasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan dari KIP, Bawaslu, anggota PPK dan PPS, akademisi, serta pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan pekerja sebagai penyelenggara pemilu mengalami perkembangan signifikan dari tahun 2014 hingga 2024. Perempuan memperoleh akses yang lebih luas dan pengakuan positif atas ketelitian, ketepatan, dan kemampuan mereka dalam menjaga dinamika pemilu. Kehadiran perempuan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga substantif, terlihat dari keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan pekerja dalam penyelenggaraan
pemilu di Banda Aceh mencerminkan kemajuan menuju demokrasi yang lebih inklusif, meskipun masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang harus diperhatikan agar perempuan dapat berperan secara setara dalam penyelenggaraan pemilu.