Warga binaan lanjut usia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perawatan kesehatan khusus akibat penurunan kondisi fisik dan mental. Dalam sistem pemasyarakatan, negara tetap berkewajiban menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, yang menegaskan perlunya pelayanan kesehatan yang layak dan perlakuan khusus sesuai dengan kondisi lanjut usia. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan yang dianggap penting dan layal diperhatikan. Pertama, bagaimana pengaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Terkait Peraturan Nomor 32 Tahun 2018. Tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Kedua, bagaimana implementasi perawatan Kesehatan bagi warga binaan lanjut usia di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dan yang ketiga, apa saja kendala yang di hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-empiris dengan menggabungkan studi peraturan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dan juga menggunakan analisis dari bahan data primer data sekunder dan data tersier. Dari hasil data lapangan dapat diketahui bahwa dalam implementasi perawatan Kesehatan bagi warga binaan lanjut usia, Lapas kelas IIA Banda Aceh telah berupaya memberikan layanan dasar sesuai regulasi, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan fasilitas media khusus lansia dan kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten di bidang geriatric. Kendala yang dihadapi Lapas dalam menerapkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 meliputi kurangnya sarana perawatan Kesehatan khusus lansia, keterbatasan anggaran, kurangnya ruang rawat atau fasilitas yang ramah lansia, serta hambatan koordinasi dengan fasilitas Kesehatan eksternal. Dengan demikian, diperlukan penguatan dukungan fasilitas, peningkatan tenaga Kesehatan, serta perbaikan system pelayanan agar hak-hak lansia di Lapas benar-benar terpenuhi sesuai amanat peraturan yang berlaku.