Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Aceh masih menunjukkan angka yang tinggi, sehingga memerlukan peran aktif aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Aceh menjadi lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut melalui upaya perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA kepada korban KDRT serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA meliputi penerimaan laporan, penyidikan, hingga koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan koordinasi antar instansi. Kedua, dalam perspektif viktimologi kondisi ini berpotensi menimbulkan secondary victimization, yaitu penderitaan berulang yang dialami korban akibat proses hukum yang belum ramah korban. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan KDRT tergolong jarimah ta‟zir yang sanksinya ditentukan oleh penguasa (ulil amri) yang menekankan perlindungan terhadap korban sesuai prinsip maqasid syariah, yakni menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Unit PPA Polda Aceh telah dilakukan tetapi belum maksimal, sehingga perlu peningkatan kapasitas personel dan koordinasi antar instansi untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif.