Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang menimbulkan dampak jangka panjang secara fisik, psikologis, dan sosial, sehingga memerlukan penanganan hukum yang komprehensif dan berperspektif anak. Di Aceh, pengaturan mengenai pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memberikan sanksi pidana berupa uqubat ta'zir dengan pemberatan apabila korban adalah anak. Namun, peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bireuen menimbulkan persoalan mengenai efektivitas penerapan Qanun Jinayat serta peran lembaga perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif Qanun Jinayat serta peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bireuen dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Bireuen, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayat telah memberikan dasar normatif bagi penindakan pelaku, namun masih berorientasi pada aspek pemidanaan dan belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan serta pemulihan anak korban pelecehan seksual. Dalam praktiknya, UPTD PPA Kabupaten Bireuen berperan penting dalam pendampingan hukum, psikologis, dan koordinasi lintas sektor, meskipun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan hambatan sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran UPTD PPA serta pendekatan non-penal yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif anak.