Penelitian ini menganalisis penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap pelanggaran Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Maka dalam penelitian ini merumuskan masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Dampak penegakan hukum terhadap masyarakat dan pedagang kaki lima, Dan kesesuaian perspektif prinsip siyasah tanfidziyah dan teori lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum PKL, keterbatasan sarana prasarana Satpol PP, serta tekanan ekonomi yang mendorong PKL kembali berjualan di lokasi terlarang. Dampak penegakan hukum bersifat paradoks: di satu sisi meningkatkan ketertiban dan estetika kota, namun di sisi lain menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, dan konflik sosial bagi PKL. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa struktur hukum belum didukung sarana memadai, substansi hukum kurang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi, dan budaya hukum masyarakat masih rendah. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, penegakan hukum dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (al‘adl), musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah) karena kurangnya pelibatan PKL dalam kebijakan dan tidak adanya solusi alternatif yang memadai. Kesimpulannya, penegakan hukum oleh Satpol PP belum optimal dan berkeadilan. Diperlukan pendekatan yang lebih integratif, meliputi sosialisasi yang intensif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kebijakan relokasi dan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan perlindungan hak-hak ekonomi Masyarakat