Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa kepemilikan tanah yang muncul akibat penerbitan sertifikat hak milik yang mendaftarkan luas tanah melebihi objek jual beli yang sebenarnya, sehingga menimbulkan persoalan mengenai legitimasi kepemilikan dan keabsahan penguasaan tanah. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pembuktian kepemilikan dan penguasaan tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan data putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggugat mampu membuktikan kepemilikannya melalui akta jual beli, surat keterangan ahli waris, dan riwayat hukum tanah yang jelas, sedangkan sertifikat tergugat meskipun sah sebagai dokumen administrasi tidak memenuhi syarat substantif perolehan hak dan tidak sejalan dengan fakta hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk meniadakan hak penggugat. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa kepemilikan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sertifikat, melainkan oleh causa perolehan hak yang benar baik dari sisi hukum positif maupun perspektif al-milkiyyah yang mensyaratkan kepemilikan lahir melalui sebab yang sah seperti jual beli (al-‘aqd) dan warisan (al-khalafiyyah). Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketelitian dalam pembuktian asal-usul hak menjadi faktor krusial dalam menentukan pihak yang berwenang menguasai tanah dan menunjukkan pentingnya ketepatan administratif pertanahan agar sengketa serupa tidak terus berulang