Penelitian ini membahas efektivitas pelaksanaan Seksyen 125 dalam menangani praktik lafaz talak di luar Mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Segamat, Johor. Meskipun ketentuan tersebut secara normatif telah menetapkan sanksi terhadap pelanggaran prosedur perceraian, dalam praktiknya masih banyak kasus talak yang dijatuhkan di luar pengawasan Mahkamah tanpa adanya sanksi tegas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan isi ketentuan Seksyen 125, menguraikan penerapannya di lapangan, serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku lafaz talak di luar Mahkamah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah Segamat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen kasus pada periode 2022 hingga 2024. Dari 388 kasus perceraian, ditemukan 256 kasus merupakan pelaporan ulang dari talak yang dijatuhkan di luar Mahkamah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Seksyen 125 belum berjalan maksimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya tindakan tegas aparat berwenang, serta keterbatasan sumber daya di tingkat Mahkamah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi sanksi hukum agar dapat menumbuhkan kepatuhan terhadap prosedur syar’i dalam perceraian sekaligus melindungi hak-hak perempuan secara adil.