Penelitian ini membahas praktik perjanjian sewa lahan untuk lokasi camping ground serta penetapan ujrah di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah dalam perspektif akad ijārah ‘ala al-manāfi’. Praktik penyewaan lahan umumnya dilakukan melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis yang memuat secara jelas jangka waktu sewa, besaran ujrah, serta hak dan kewajiban para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) bagaimana bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa untuk lokasi camping ground di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah; 2) bagaimana mekanisme penetapan ujrah dalam praktik sewa lahan camping ground; dan 3) bagaimana kesesuaian sistem perjanjian sewa lahan tersebut dengan prinsip akad ijārah ‘ala al-manāfi’ dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan, serta kajian literatur fikih muamalah dan ketentuan hukum terkait sewa-menyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kesepakatan sewa lahan camping ground di Kecamatan Kebayakan umumnya dilakukan melalui perjanjian lisan berdasarkan asas kepercayaan tanpa perjanjian tertulis yang secara rinci; 2) mekanisme penetapan ujrah dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan nilai manfaat lahan, aksesibilitas, dan potensi wisata tanpa standar perjanjian tertulis yang jelas; dan 3) menurut perspektif akad ijārah ‘ala al-manāfi’, praktik tersebut telah memenuhi unsur kerelaan dan adanya imbalan atas manfaat, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan (al-bayān), sehingga diperlukan perjanjian sewa tertulis dan penetapan ujrah yang lebih transparan guna mewujudkan transaksi yang adil, memiliki kepastian hukum, dan sejalan dengan prinsip syariah.