Ujrah dalam produk gadai emas merupakan imbalan atas manfaat penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah menggunakan Akad rahn yang dimodifikasi melalui akad ijārah ‘ala al-manāfi’ untuk pengambilan profit, Penetapan ujrah di PT PS dan PT BAS menjadi aspek krusial dalam menjaga prinsip keadilan antara instansi dan konsumen. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah menetapkan standar ujrah, mengapa ujrah yang ditetapkan pada marhūn produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah berbeda dengan PT Bank Aceh Syariah, dan bagaimana pandangan akad ijārah ‘ala al-manāfi’ terhadap sistem penetapan ujrah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif-komparatif melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme penetapan ujrah pada produk gadai emas antara PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah. Pada PT PS penetapan ujrah menggunakan sistem tarif persentase dari nilai agunan sesuai golongan pinjaman dengan perhitungan per 10 hari, sedangkan PT Bank Aceh Syariah menetapkan ujrah secara flat sebesar Rp6.000 per gram per bulan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jenis marhūn yang diterima, di Pegadaian Syariah objek jaminan beragam, sementara Bank Aceh Syariah hanya menerima emas saja. Dari perspektif akad ijārah ‘ala al-manāfi’, penetapan ujrah pada PT PS dan PT BAS sah secara fiqh karena ujrah diberikan atas manfaat penyimpanan dan pemeliharaan marhūn, bukan atas nilai pinjaman. Namun, penetapan ujrah di kedua lembaga tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemalahatan.