Rancangan qanun hukum keluarga, seperti rancangan qanun pada umumnya, merupakan produk hukum daerah yang dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh,baik yang bersifat umum maupun spesifik.Latar belakang pembentukan rancangan qanun ini bervariasiseperti: penguatan syariat islam,perkembangan zaman,kebutuhan hukum,harmonisasi qanun,tergantung pada substansi qanun yang bersangkutan.Beberapa rancangan qanun dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjalankan kewenangan khusus Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh dan UU Pemerintahan Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi tokoh masyarakat di Mukim Balohan mengenai syarat dari masing-masing draft rancangan qanun beristeri lebih dari satu orang dalam pengaturan rancangan Qanun Hukum Keluarga pada tahun 2019.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan bersama tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat yang ada di Mukim Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang bahwasanya kebanyakan tokoh masyarakat yang sudah diwawancarai mereka setuju atas adanya rancangan qanun hukum keluarga tahun 2019 tentang beristeri lebih dari satu orang,dikarenakan draft-draft dari rancangan qanun tersebut sangatlah bagus,dan dalam tanda kutip rancangan qanun hukum keluarga tentang beristeri lebih dari satu orang tersebut haruslah direvisi kembali dikarenakan ada hal yang harus dipertimbangkan kembali agar rancangan qanun hukum keluarga tentang beristeri lebih dari satu orang tersebut bisa lebih baik.Dan salah satu pihak yang tidak setuju mengenai rancangan qanun ini beranggapan bahwa jika rancangan qanun ini disahkan maka akan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahah, maka dari itu lebih baik menjalankan hal semestinya saja.Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan mengenai rancangan qanun hukum keluarga tentang beristeri lebih dari satu orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda ada yang setuju dan tidak setuju terkait rancangan qanun tersebut dengan persepsi yang berbeda-beda pula.