Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah).

RGM (Rayat Genap Mufakat) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan kampung.RGM (Rayat Genap Mufakat) mempunyai 4 Fungsi namun belum jelas implementasi fungsi tersebut di lapangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui implementasi fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM), Mengetahui hambatan bagi RGM dalam pelaksanaan fungsinya, dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap imlementasi fungsi RGM. Jenis penelitian ini adalah field research menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan Studi Dokumentasi. Ditemukan (1) RGM (Rayat Genap Mufakat) Memiliki 4 (empat) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penyelesaian sengketa, Dari keempatnya yang dijalankan hanya 1 yaitu fungsi penyelesaian sengketa yang mana fungsi tersebut juga belum maksimal pelaksanaannya (2) Faktor utama penghambat Implementasi Fungsi RGM yaitu Kurangnya kerjasama dan transparasi serta koordinasi antar pemerintahan dengan pemerintah Desa (3) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah. Karena Rayat Genap Mufakat (RGM) belum melaksanakan Fungsinya sesuai dengan prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah, Seharusnya implementasi fungsi RGM dijalankan dengan tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat.