Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah Dalam Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

Ketentuan penyelesaian sengketa adat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, termasuk penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme hukum adat di tingkat kampung. Dalam praktiknya, masyarakat Aceh masih mempertahankan hukum adat sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan pelanggaran di masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kasus khalwat dengan hukum adat di Kampung Tawardi dan kesesuaiannya dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur kampung, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara khalwat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan reje, perangkat kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Proses penyelesaian dimulai dari pelaporan, verifikasi, hingga penentuan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, seperti denda, kerja sosial, pengusiran, hingga pernikahan. Mekanisme tersebut dinilai efektif dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat serta memulihkan hubungan sosial di kampung. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi telah mencerminkan prinsip-prinsip dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, terutama prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan pembinaan kehidupan adat. Meskipun pelaksanaannya tidak selalu merujuk secara eksplisit pada ketentuan tertulis qanun, secara substansi praktik hukum adat yang diterapkan telah sejalan dengan ketentuan tersebut.