Transformasi Kebijakan Izin Poligami Oleh Pengadilan Di Indonesia (Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Melalui Prinsip Maqāṣid Al-Syarī’ah)

Studi ini mengeksplorasi secara kritis tentang transformasi kebijakan izin poligami oleh hakim pengadilan di Indonesia dengan fokus pada perlindungan perempuan melalui nilai maqāṣid syarī’ah. Fokusnya berangkat dari permasalahan terkait argumentasi ulama kontemporer tentang izin hakim sebagai syarat poligami dan relevansinya dengan putusan pengadilan, transformasi regulasi poligami dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan, serta dinamika penguatan regulasi izin poligami dalam perspektif maqāṣidī, dan implikasinya terhadap perlindungan perempuan. Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu conceptual approach dan kedua statute approach, dengan jenis yuridis normatif berbasis library research. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara deskriptif- preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama kontemporer menegaskan pentingnya legitimasi izin hakim sebagai syarat administratif serta sebagai instrumen kontrol ketat dari praktik poligami. Regulasi poligami di Indonesia menunjukkan transformasi dari norma fikih klasik yang hanya memuat syarat sederhana menuju hukum positif yang lebih ketat serta memberi kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak perempuan. Regulasi hukum positif Indonesia menunjukkan penguatan izin pengadilan sebagai syarat administratif dan kondisi ini sejalan dengan tujuan maqāṣid syarī‘ah, terutama di dalam memelihara nilai ajaran agama Islam (ḥifẓ al-dīn), harta benda pasangan poligami (ḥifẓ al-māl), keturunan pasangan poligami (ḥifẓ nasl), serta kehormatan perempuan (ḥifẓ ‘irḍ). Poligami tetap diakui sebagai syarat yang bersifat qaḍā’ī dalam upaya pembatasan (taqyīd) untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, dan kemaslahatan maṣlaḥah. Jadi kebijakan izin poligami selain sebagai syarat formal- administratif, juga sebagai mekanisme substantif untuk memastikan perlindungan perempuan. Meskipun begitu, terdapat kelemahan atau kekosongan hukum dalam regulasi poligami berupa ketiadaan sanksi terhadap poligami liar. Untuk itu, direkomendasikan perlunya revisi UU Perkawinan, PP, KHI, dengan penambahan sanksi bagi praktik xvi poligami tanpa izin, penguatan peranan hakim melalui rechtsvinding progresif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penelitian lanjutan yang mendalami aspek sosiologis dan komparatif kebijakan poligami di negara-negara Muslim lain.