Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan sebuah peraturan mengenai penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame. Sejauh berjalannya waktu sejak peraturan ini diterbitkan, peraturan ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame, dan bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame menurut Maslahah mursalah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis empiris (normatif sosiologis) dengan melakukan observasi partisipan dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa Penyebab penyelenggara reklame melanggar adalah, kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara reklame, kurangnya kesadaran hukum, minimnya ketersediaan lokasi untuk pemasangan reklame, tempat yang strategis untuk promosi, serta tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada penyelenggara reklame yang melanggar. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame jika dilihat dari sisi Maslahah mursalah, maka pembentukan suatu hukum ataupun peraturan terhadap suatu masalah haruslah melahirkan kemanfaatan dan faedah yang nyata bagi kehidupan umat manusia. Dan pembentukan suatu aturan tidak boleh hanya menguntungkan suatu pihak atau individu dalam masyarakat, sehingga menimbulkan mudharat bagi masyarakat lainnya.