Pertanggungjawaban PT. Lion Air Terhadap Penumpang Yang Mengalami Penundaan Keberangkatan (Delay) Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penundaan keberangkatan (delay) merupakan hal yang sering terjadi dalam penerbangan. Jasa penerbangan PT. Lion Air dikenal sangat sering terjadi penundaan keberangkatan (delay), penundaan tersebut dirasakan masih menelantarkan hak-hak konsumen. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi termasuk penundaan keberangkatan (delay). Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban PT. Lion Air terhadap penumpang yang mengalami penundaan keberangkatan (delay) berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan jasa penerbangan diatur di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, sosiologis atau penelitian lapangan (field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataan didalam masyarakat. Penelitian kepustakaan (library research) juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku, peraturan undang-undang, membaca artikel dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan konsumen terkait dengan penundaan keberangkatan (delay) terdapat dalam dua aturan yang berbeda yaitu PERMENHUB Nomor 89 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban PT. Lion Air terhadap penumpang yang mengalami penundaan keberangkatan (delay) tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PERMENHUB Nomor 89 Tahun 2015.