Beragam formula reformasi sudah diterapkan di berbagai negara guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Terlepas dari keragaman metode dan pendekatan teknis, Indonesia masih berkutat pada keberlanjutan reformasi pascapergantian rezim Orde Baru (ORBA) 1998 tetapi justru terdapat peran pemimpin yang secara signifikan merintis dan mereplikasi inisiatif praktik-praktik reformasi administrasi terbaik (best practices) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Prasojo, Kurniawan, 2007; Holidin, Hariyati, Sunarti, 2016). Menjadi menarik ketika menemukan bahwa karakter khas reformasi sektor publik di Asia Tenggara secara khusus cenderung mempertahankan tatanan kelembagaan yang sudah terbentuk sejak lepas dari kolonialisme. Sementara itu, pada saat yang bersamaan tipikal kepemimpinan yang berlaku dalam transformasi politik sebagian negara Asia Tenggara ini justru lebih banyak menekankan hubungan kolegial dengan bawahan dan mitra. Kinerja reformasi sektor publik kemudian diredefinisi menurut tolok ukur kultur yang masih berkembang secara tradisional (Springer, 2009; Tipton, 2009).