Gubernur Aceh melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, tepatnya Pasal 39 menyebutkan bahwa anak dapat dihukum dengan hukuman cambuk dengan beberapa ketentuan, di antaranya adalah hukuman cambuk dilakukan oleh jaksa dan pelaksanaannya harus dilakukan di tempat tertutup. Dilihat dari aspek yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan Peraturan Gubernur di atas cenderung berbeda dengan ketentuan yuridis, baik undang-undang perlindungan anak, maupun undang-undang peradilan anak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan yuridis terhadap hukuman cambuk atas anak dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman cambuk anak dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018?. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap hukuman cambuk atas anak dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018, dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap hukuman cambuk anak dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data-data dianalisis melalui metode pendekatan analisisnormatif.