Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, dengan ancaman pidana maksimum sepuluh tahun penjara dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana peredaran uang palsu?, bagaimanakah tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2011 terhadap tindak pidana peredaran uang palsu? Serta bagaimanakah tinjauan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis. Peredaran uang palsu dalam Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, baik jarīmah Ḥudūd maupun jarīmah Qiṣāṣ-Diyat, sehingga digolongkan ke dalam Jarīmah Ta’zīr yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim).